BICARALAMPUNG– Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan, persoalan harga singkong dan produk turunannya, khususnya tepung tapioka, menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama DPRD.
Ia mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Singkong DPRD Lampung telah melakukan berbagai kajian dan pertemuan lintas kementerian untuk mencari solusi atas fluktuasi harga yang kerap merugikan petani.
“Permasalahan ubi kayu ini kewenangannya ada di Kementerian Pertanian dan Kemenko Pangan, sedangkan tepung tapioka berada di Kementerian Perdagangan dan Kemenko Perekonomian. Jadi memang ada perbedaan regulasi yang harus disinkronkan,” kata Giri Akbar, Kamis (18/9/2025).
Menurut Giri, saat mendampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bertemu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, lahir empat kesepakatan penting:
1. Larangan terbatas impor tepung tapioka.
2. Penerapan safeguard berupa tambahan bea masuk untuk melindungi produk dalam negeri.
3. Penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk ubi kayu oleh Kementerian Pertanian, serta HET tepung tapioka oleh Kementerian Perdagangan.
4. Pengawasan lapangan oleh Kementerian Perdagangan terkait standar alat ukur kadar aci dan timbangan di pabrik.
Giri menjelaskan, penerapan safeguard permanen biasanya membutuhkan waktu sekitar lima bulan. Namun pemerintah pusat memberi opsi sementara berupa tambahan biaya masuk agar dampaknya bisa segera dirasakan petani.
“Kita berharap dalam satu sampai dua bulan ke depan, kebijakan ini sudah berjalan sehingga pada musim panen raya nanti petani Lampung bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan singkong menyangkut kepentingan banyak pihak, baik petani maupun industri. “Permasalahan ini cukup besar, pemerintah provinsi bersama DPRD berupaya mencari solusi terbaik. Menko Perekonomian juga akan menggelar rapat terbatas bersama dua menteri dan pihak industri, baik di hulu maupun di hilir,” kata Giri. (*)
