Gubernur Mirza Pastikan Tunda Bayar Rp150 Miliar Rampung Ditahun 2026

BICARALAMPUNG– Pemerintah Provinsi Lampung memastikan bahwa sisa tunda bayar APBD 2025 hanya sekitar Rp150 miliar dan dipastikan tuntas pada tahun 2026. Jumlah tersebut menurun signifikan dibandingkan tunda bayar tahun sebelumnya yang mencapai Rp600 miliar.

Baca Juga

3 hari  lalu

Dongkrak Realisasi PAD Ditahun 2026, Sekda Minta OPD Maksimalkan Potensi PAD

80 Redaksi

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah tetap terkendali dan Pemprov Lampung telah menyiapkan strategi penyelesaian tanpa mengganggu program pelayanan publik.

“Tunda bayar akan segera kita atasi. Tahun 2025 kemarin sekitar Rp600 miliar, tahun ini hanya Rp150 miliar. Ini segera kita selesaikan,” ujar Gubernur Mirza usai memimpin rapat koordinasi perdana tahun 2026 bersama seluruh kepala OPD, Senin (5/1/2026).

Baca Juga

2 jam  lalu

Gubernur Mirza Buktikan Komitmen Disektor Pertanian, Produa Padi Lampung Tahun 2025 Naik 15 Persen

3 Redaksi

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa angka Rp150 miliar tersebut masih dalam tahap finalisasi. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sedang melakukan rekonsiliasi data bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Data tunda bayar masih direkonsiliasi antar OPD dan BPKAD. Kami memastikan mana kegiatan yang putus kontrak dan mana yang benar-benar tunda bayar,” kata Marindo.

Hasil rekonsiliasi itu nantinya akan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan seluruh data valid sebelum dianggarkan ulang.

Menurut Sekdaprov, tunda bayar APBD 2025 terjadi akibat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi tidak terealisasi. Target PAD sebesar Rp4,22 triliun hanya tercapai Rp3,37 triliun.

“Kondisi ini menjadi risiko yang harus dihadapi. Yang terpenting sekarang adalah penyelesaiannya. Pak Gubernur sudah meminta seluruh OPD melakukan penataan kembali agar tunda bayar ini bisa diselesaikan tepat waktu,” jelas Marindo.

Marindo memastikan penyelesaian tunda bayar akan ditangani langsung oleh BPKAD Lampung. Mekanisme pembayaran akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas kegiatan yang tertunda.

Ia juga menekankan bahwa Pemprov Lampung akan terus meningkatkan kinerja pendapatan daerah agar kejadian serupa dapat ditekan pada tahun-tahun berikutnya. (*)