Komisi IV DPRD Lampung Dukung Sinergi Lintas Sektor Hadapi Angkutan Lebaran 2026

BICARALAMPUNG— Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, menyatakan dukungannya terhadap penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh instansi terkait dalam menghadapi Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran yang digelar di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (17/2/2026), sebagai bagian dari kunjungan kerja Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudy Purwagandhi ke Provinsi Lampung.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar, jajaran Forkopimda, sekretaris daerah, para kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, serta BUMN dan BUMD sektor transportasi.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung mengapresiasi kesiapan sarana dan prasarana transportasi serta sumber daya manusia yang telah dipersiapkan oleh seluruh pihak. Ia menekankan pentingnya menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik, sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan para pemudik.

Sementara itu, Menteri Perhubungan dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjamin kelancaran, keselamatan, dan ketertiban transportasi. Perhatian khusus diberikan pada pengaturan arus lalu lintas menuju simpul transportasi utama, terutama Pelabuhan Bakauheni sebagai gerbang utama Pulau Sumatera.

Menanggapi hal tersebut, Mukhlis Basri menilai langkah koordinatif yang dilakukan pemerintah merupakan upaya strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat selama musim mudik.

“Harapan masyarakat dan para pemudik adalah dapat bepergian dengan aman, nyaman, dan sampai dengan selamat untuk berkumpul bersama keluarga,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Provinsi Lampung siap mendukung melalui fungsi pengawasan dan penganggaran guna memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif di lapangan.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan angkutan Lebaran sangat bergantung pada solidnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta unsur legislatif.

Rapat koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus mengantisipasi berbagai potensi kendala, sehingga pelaksanaan mudik Lebaran 2026 di Provinsi Lampung dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.