DPRD Lampung Dukung Hilirisasi Kakao Berbasis Agroforestry, Dorong Kesejahteraan Petani dan Kelestarian Lingkungan

BICARALAMPUNG– Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung penguatan hilirisasi kakao berbasis agroforestry sebagai strategi pembangunan berkelanjutan di daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Lampung, PT Olam Indonesia, serta Partnerships for Forests (P4F) yang berlangsung di Bandar Lampung, Selasa (27/1/2026).

Menurut Giri Akbar, pengembangan kakao berbasis agroforestry merupakan langkah strategis yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, tetapi juga memperkuat pemberdayaan masyarakat serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

“Pendekatan ini menjadi solusi yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan ekologi. Kami mendukung penuh karena manfaatnya dirasakan langsung oleh petani sekaligus menjaga kelestarian hutan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan. Kolaborasi multipihak dinilai menjadi kunci dalam memperkuat hilirisasi kakao secara berkelanjutan.

Program ini dirancang mencakup pengembangan lahan seluas sekitar 35.000 hektare dengan melibatkan kurang lebih 18.000 petani di sejumlah wilayah, seperti Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tanggamus melalui skema Perhutanan Sosial. Selain meningkatkan produktivitas, program ini juga diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas serta meningkatkan pendapatan petani.

Lebih lanjut, Giri juga mendorong percepatan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) yang telah disepakati agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat. DPRD, kata dia, akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan program berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan petani.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela serta sejumlah perwakilan mitra pembangunan internasional, termasuk dari UK Foreign, Commonwealth & Development Office yang terlibat dalam program penguatan sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

DPRD Provinsi Lampung berharap kolaborasi ini dapat menjadi model pembangunan pertanian berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup di masa mendatang.(*)