BICARALAMPUNG– Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Rapat Admin Game Tanggap Darurat menghadapi potensi gempa megathrust dan tsunami secara virtual dari ruang kerjanya, Kamis (28/8/2025).
Rapat ini digelar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional, serta Direktif Menteri Pertahanan RI selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Forum ini bertujuan merumuskan solusi kebijakan strategis lintas sektor untuk menghadapi skenario bencana besar.
Wakil Menteri Pertahanan RI sekaligus Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional, Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan T., M.D.S., M.S.P., menegaskan perlunya koordinasi antarkementerian dan lembaga.
“Diharapkan para pelaku aktif tahu apa yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kendala yang ada harus diidentifikasi, lalu dirumuskan solusinya agar kebijakan darurat bisa dijalankan dengan cepat dan tepat,” ujarnya.
Megathrust merupakan gempa besar akibat pergeseran lempeng tektonik di zona subduksi. Di Selat Sunda, jika energi terlepas tiba-tiba, tsunami setinggi 4–8 meter berpotensi menerjang pesisir Lampung dalam waktu kurang dari satu jam.
Peneliti BRIN memperingatkan bahwa skenario ini sangat berisiko, namun dengan mitigasi yang matang, masyarakat dapat selamat.
Sebagai bentuk kesiapan, Pemprov Lampung telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami, yang menjadi pedoman lintas pihak dalam penanganan darurat agar cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Pemprov Lampung bersama stakeholder telah menyiapkan berbagai langkah strategis, di antaranya:
Surat Edaran Gubernur kepada kabupaten/kota agar memperbarui jalur evakuasi, alarm dini, rambu, dan simulasi.
Penguatan sistem peringatan dini dengan 18 seismometer dan 19 Warning Receiver System (WRS) aktif.
Pemetaan jalur evakuasi dan shelter, khususnya di Lampung Selatan dengan 15 titik evakuasi menuju 13 shelter.
Edukasi publik prinsip 20:20:20, yakni gempa 20 detik bergerak 20 menit menuju lokasi aman minimal 20 meter di atas permukaan laut.
Pemetaan zona risiko tsunami, termasuk wilayah Bandar Lampung dan Lampung Selatan sebagai “zona merah”.
Sinergi lintas instansi antara Pemprov, BPBD, Basarnas, TNI/Polri.
Simulasi dan pemasangan rambu evakuasi bersama komunitas lokal.
Disisi lain,BPBD Lampung Siapkan EWS Tsunami Selain langkah mitigasi tersebut, BPBD Provinsi Lampung tahun ini juga akan memasang alat Early Warning System (EWS) untuk penanganan tsunami. Anggaran sebesar Rp4 miliar telah disiapkan melalui APBD Perubahan.
Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna terkait pembahasan anggaran. Pihak DPRD menekankan agar pengadaan EWS dikelola dengan baik, mengingat sebelumnya sempat ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan alat serupa untuk penanganan banjir.
Dengan teknologi EWS, jalur evakuasi, serta kesiapsiagaan masyarakat, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya agar keselamatan warga pesisir menjadi prioritas utama. (*)
