Pengurus KTNA Lampung 2026–2031 Dikukuhkan, DPRD Dorong Penguatan Peran Petani dan Nelayan

BICARALAMPUNG– Kepengurusan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung masa bhakti 2026–2031 resmi dikukuhkan dalam sebuah acara yang berlangsung di Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (31/1/2026).

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dan dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan organisasi perangkat daerah terkait sektor pertanian dan perikanan.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, yang hadir mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pengukuhan tersebut. Menurutnya, KTNA memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan perikanan di daerah.

“Dengan kepengurusan yang baru, kami berharap KTNA dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta menjadi wadah aspirasi bagi para petani dan nelayan,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan KTNA tidak hanya sebagai organisasi, tetapi juga sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil para pelaku sektor pertanian dan perikanan di lapangan.

Pengukuhan ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan petani dan nelayan guna mendukung pembangunan sektor pertanian, perikanan, serta peningkatan ketahanan pangan di Provinsi Lampung.

DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi II, lanjut Ahmad Basuki, berkomitmen untuk terus mendorong program pemberdayaan petani dan nelayan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Dukungan ini penting agar kesejahteraan masyarakat meningkat sekaligus memastikan pembangunan sektor pertanian dan perikanan berjalan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru KTNA, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan para pelaku utama sektor pangan semakin kuat dalam menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan di Provinsi Lampung.(*)