Kasus Campak Meningkat DPRD Tegaskan Pemkot jangan Lalai Audit Cepat Jumlah Data Reel

BICARALAMPUNG– Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyampaikan sikap tegas atas meningkatnya kasus campak di Kota setempat, hasil pemantauan Pemerintah Provinsi Lampung, pada Rabu (04/03/2026).

Menurut Asroni, lonjakan kasus campak bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm keras atas lemahnya sistem pencegahan dan ketidaksiapan logistik vaksin di daerah.

Baca Juga

3 jam  lalu

Politisi PAN Serukan Masyarakat Kembali Amalkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila

9 Redaksi

“Campak itu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jika kasus meningkat, maka ada yang tidak beres dalam sistem perlindungan kesehatan anak kita,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, kebutuhan vaksin campak di Bandar Lampung mencapai puluhan ribu dosis, sementara stok yang tersedia hanya ratusan vial. Artinya, ketersediaan vaksin bahkan tidak menutup 5% dari total kebutuhan riil. Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan dan berpotensi mempercepat penyebaran kasus jika tidak segera diatasi.

Komisi IV menilai, apabila cakupan imunisasi tidak mencapai minimal 95% sebagaimana standar kekebalan kelompok (herd immunity), maka potensi wabah akan terus menghantui. Setiap penurunan 10% cakupan imunisasi saja dapat meningkatkan risiko lonjakan kasus secara signifikan.

Baca Juga

3 jam  lalu

Ketua Fraksi PDIP Bandar Lampung Sebut Pancasila Menjamin Setiap Penganut Agama di Indonesia

8 Redaksi

“Kita tidak boleh bermain-main dengan angka. Jika ribuan anak belum terlindungi, maka satu kasus bisa berkembang menjadi puluhan, bahkan ratusan kasus dalam waktu singkat,” ujar Asroni.

Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung mendesak: Audit cepat terhadap data cakupan imunisasi di seluruh kecamatan, Transparansi jumlah kasus riil dan peta sebarannya, Percepatan distribusi vaksin melalui koordinasi intensif dengan dan pemerintah pusat, Pelaksanaan imunisasi kejar secara masif, terukur, dan terjadwal.

Asroni juga menegaskan bahwa pihaknya akan meminta Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung keterangan dan pertanggungjawaban teknis, termasuk proyeksi kebutuhan vaksin dan skema mitigasi jika stok belum terpenuhi dalam waktu dekat.

“Kalau ini tidak ditangani dengan serius, kita sedang mempertaruhkan generasi masa depan. Pemerintah Kota harus hadir, bukan reaktif setelah kasus melonjak,” pungkasnya.

Komisi IV memastikan akan mengawal penuh persoalan ini hingga ada jaminan bahwa setiap anak di Kota Bandar Lampung mendapatkan haknya atas perlindungan kesehatan yang layak. (*)